Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dr. (Hc). Drs. Nurdin Halid bersama Presiden International Cooperative Alliance (ICA) Ariel Guarco di sela-sela Kongres ICA tahun 2019 di Mondragon, Spanyol. Foto: Istimewa.
MAKASSAR – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid menyambut baik penunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G-20 dan mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah pemanasan global. Nurdin menyatakan, gerakan koperasi akan angkat suara dalam forum-forum Presidensi G-20 yang digelar mulai 1 Desember 2021 – 1 Desember 2022.
“Dekopin menyambut baik Indonesia menjabat Presidensi G-20 periode 2021-2022 dan mendukung komitmen Pemerintah di KTT Perubahan Iklim awal pekan ini untuk berkontribusi lebih besar dan nyata dalam mengatasi pemanasan global,” ujar Nurdin Halid yang juga ketua umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam sambutannya pada acara wisuda 1.000 mahasiswa UNM, di Kampus UNM, Makassar, Kamis (4/11/2021).
Presiden Jokowi menerima tongkat estafet kepemimpinan G-20 tahun 2022 dari tangan Italia di Roma, Minggu (31/10/2021). Sebagai pemimpin forum G-20, Indonesia berkesempatan ikut mendesain arah kebijakan dunia. Sebab, G-20 adalah forum ekonomi utama dunia yang terdiri dari 19 negara, Uni Eropa, dan perwailan IMF dan Bank Dunia memiliki posisi strategis yang bisa mengubah ‘dunia’ karena secara kolektif mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, 80% investasi global, dan menyumbang 85% PDB dunia.
“Saya meyakini, kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin akan memberikan dampak signifikan bagi dunia, dan bagi Indonesia. Salah satu indikasinya, Jokowi mendapat kehormatan untuk secara khusus berbicara dalam KTT G-20 tentang pemberdayaan UMKM, peningkatan peran perempuan dalam bisnis, dan inklusivitas ekonomi. Banyak negara mengapresiasi strategi dan program pemerintah Indonesia ini,” ujar Nurdin Halid.
Tampil sebagai pembicara bersama dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Ratu Maxima dari Belanda, Presiden Jokowi menyampaikan program pemberdayaan UMKM di Indonesia yang berjumlah 65 juta, seperti pemberian kredit ultramikro, kredit usaha rakyat (KUR), Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) hingga digitalisasi UMKM. Kontribusi 65 juta UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) mencapai 61%.
Nurdin Halid juga mengapresiasi komitmen dan konsistensi Pemerintahan Jokowi terkait pemanasan global yang disampaikan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim atau Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glaslow, Skotlandia, 1-2 November 2021. Dalam forum yang dihadiri 151 kepala negara itu, Jokowi kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam mencegah pemanasan global seperti pemakaian energi baru terbarukan, kendaraan berbahan bakar listrik, energi surya, mikrohidro, bauran energi bioful mengganti fosil, deforestasi, reboisasi hutan dan lahan kritis.
“Berbagai program energi baru terbarukan maupun reboisasi hutan dan lahan kritis terkait dengan masyarakat pedesaan. Seharusnya, masyarakat dilibatkan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sistem atau alat yang cocok dan efektif untuk mengorganisir masyarakat pedesaan hanya koperasi,” ujar Nurdin Halid.
Pada hari kedua COP26, Presiden Jokowi yang menjadi pembicara utama bersama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Kolumbia, menyampaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara hutan tropis terbesar kedua di dunia setelah Brasil (hutan Amazon) dan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi pencegahan pemanasan global. Namun, Presiden mendesak negara-negara maju untuk memberikan dukungan nyata dan segera terkait pendanaan dan teknologi untuk ekonomi hijau.
Nurdin Halid mengapresiasi langkah nyata yang sudah dilakukan Indonesia, seperti restorasi hutan gambut 600 ribu hektar (terbesar di dunia), deforestrasi dan kebakaran hutan turun hingga 82%, rehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis, dan membangun energi surya terbesar di ASEAN. Hutan gambut mampu menyerap karbon 3 kali lebih besar dari hutan lindung.
Nurdin Halid mendukung sikap Presiden Jokowi bahwa penanangan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan dan 169 target Sustainable Development Goals (SDG’s) tahun 2030 PBB sebagai agenda dunia untuk keselamatan manusia dan planet bumi.
“Saya sangat setuju dengan Presiden. Tetapi, dalam implementasinya, Pemerintah harus melibatkan koperasi dalam pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Sebab, petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, pengrajin yang tergabung dalam koperasi sangat berkepentingan dengan kelestarian lahan, hutan, laut dengan keragaman hayati di dalamnya,” ujar Nurdin Halid.
Sejalan dengan ‘Suara’ ICA
Menurut Nurdin, keberhasilan Indonesia menjadi Presidensi G-20 maupun komitmen Indonesia mencegah pemanasan global akan ditentukan oleh seberapa besar partisipasi dan kontribusi segenap komponen Bangsa ini. “Ini pekerjaan mahabesar yang tidak bisa diserahkan dan dikerjakan oleh Pemerintah sendiri,” ujarnya.
Nurdin Halid menegaskan, Dekopin ingin berkontribusi karena isu global tentang agenda SDGs dan masalah perubahan iklim menjadi perhatian serius gerakan koperasi dunia yang diwadahi International Cooperative Alliance (ICA). ICA adalah salah satu organisasi non-pemerintah terbesar di dunia dengan anggota 323 organisasi dari 112 negara, memayungi 3 juta koperasi dengan jumlah 1,2 miliar orang, serta mempekerjakan 280 juta profesional. Omzet 300 koperasi terbesar dunia mencapai lebih dari 2.149 triliun dollar AS.
“Sebagai anggota Organisasi Koperasi Internasional, Dekopin akan bersuara dan mengikuti langkah yang diambil oleh gerakan koperasi dunia. ICA telah menunjukkan aksi nyata dalam kedua isu global tersebut,” tandas Nurdin Halid yang juga menjabat Komite Eksekutif ICA Asia Pasifik 2020-2024.
Dekopin saat ini ‘beranggotakan’ sekitar 40 induk/gabungan koperasi, 34 Dekopinwil, 514 Dekopinda yang menaungi 127.124 badan usaha koperasi dengan anggota 26 juta orang, total asset Rp 155 triliun, omzet Rp 174 triliun, sisa hasil usaha Rp 6,5 triliun, dan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,2%.
Terkait G-20, Nurdin menyebut ICA dan Organisasi Koperasi Italia (tuan rumah KTT G-20) terlibat aktif dalam Kelompok Kerja dan KTT C-20 yaitu pertemuan virtual ribuan pemimpin masyarakat sipil global dan pembuat perubahan untuk menyusun rekomendasi bagi KTT G-20 yang digelar akhir pekan lalu di Roma. Hasil keterlibatan aktif ICA ialah koperasi disebut sebanyak 5 kali dalam rekomendasi KTT C-20 yang diserahkan dan dibahas dalam KTT G-20.
Nurdin mengatakan, penyebutan koperasi sebanyak 5 kali dalam KTT G-20 adalah sebuah pengakuan signifikan atas kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi menuju perwujutan target SDGs serta pencegahan pemanasan global dan mitigasi risiko perubahan iklim.
“Makanya Dekopin akan bersuara selama Indonesia menjabat Presidensi G-20. Bahwa koperasi adalah sistem ideal untuk menghadirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini momentum penting bagi Dekopin untuk mendorong Pemerintah agar 65 juta UMKM di negeri ini diperkuat dengan menghimpun mereka dalam wadah koperasi. Masuk dalam kelompok UMKM adalah petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, dan pengrajin,” tutur Nurdin Halid.
Nurdin mengatakan, pihaknya akan mengajukan kepada Pemerintah agar melibatkan Dekopin dalam sesi tertentu dari 150 pertemuan selama setahun Indonesia menjabat Presidensi G-20. Selain KTT level pimpinan negara dan rapat-rapat tingkat menteri dan deputi, pertemuan maraton selama setahun itu juga akan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah.
“Gerakan koperasi akan masuk di kelompok masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah. Hari Koperasi 12 Juli 2022 juga akan kami rancang untuk bisa menggelar side-event kepemimpinan Indonesia di G-20,” ujar Nurdin. “Harapannya, rekomendasi dan roadmap Dekopin tentang peran dan kontribusi koperasi akan masuk dalam paket Kebijakan yang dibahas dalam KTT G-20 di Bali pada akhir Oktober 2022,” tambah Nurdin.
Terkait perubahan iklim, ICA juga aktif berkontribusi dalam diskusi tingkat global untuk mencegah pemanasan global dan kelestarian ekosistem hayati. Misalnya, kemitraan ICA-Uni Eropa merilis laporan penelitian global berjudul ‘Kerjasama untuk transisi menuju Ekonomi Hijau’ yang mengkaji cara-cara koperasi di berbagai negara dapat berkontribusi pada aksi iklim dan transisi ekologis.
Bersamaan dengan rilis tersebut, ICA berpartisipasi pada KTT Sistem Pangan PBB (FAO) yang menghasilkan rekomendasi tentang peran penting koperasi dalam sistem pangan berkelanjutan, mempromosikan pertanian yang selaras dengan alam dan beralih ke pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Juni 2021, ICA menggelar webinar bertajuk ‘Koperasi untuk Masa Depan yang Berkeadilan Lingkungan’ untuk membahas praktik dan kebijakan koperasi-koperasi besar dalam melindungi lingkungan. Pada Hari Koperasi Internasional 2020, ICA mengkampanyekan kebijakan #Coops4ClimateAction tentang bagaimana koperasi semakin terlibat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Nurdin mengatakan, contoh-contoh aksi ICA itu menunjukkan bahwa koperasi mengambil tindakan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh. Gerakan koperasi akan terus bekerja menuju Agenda 2030 ICA dan perwujutan target SDGs 2030 di semua sektor sosial ekonomi.
Di Indonesia, kata Nurdin, ada sejumlah koperasi yang menjadi model usaha yang menyejahterakan sekaligus ramah lingkungan seperti koperasi sapi perah di Bali dan Bandung, koperasi hutan jati di Sulawesi Tenggara, koperasi hutan adat di Riau, koperasi petani sawit di Sumatera dan Kalimantan, dan koperasi bank sampah yang sudah banyak beroperasi di sejumlah kota di Indonesia.
“Itu nanti akan kami promosikan kepada Pemerintah dan dunia, bahwa koperasi Indonesia siap ikut berkontribusi mewujutkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Dengan catatan, Pemerintah Indonesia duduk bersama gerakan koperasi untuk merancang roadmap peran koperasi dalam mewujutkan komitmen Pemerintah (net sink karbon untuk lahan dan hutan tahun 2030 dan net zero karbon tahun 2050),” kata Nurdin Halid.
Roadmap Visi 2045
Nurdin memaparkan, Roadmap yang disusun Dekopin dan Pemerintah itu penting karena saat ini Dekopin sedang merancang roadmap Visi 2045 Koperasi Pilar Negara yang akan dilaunching pada Hari Koperasi 12 Juli 2022. Visi 2045 dicanangkan Dekopin pada Munas Dekopin 2015 di Jakarta dengan misi utama membangun karakter bangsa (karakter Keindonesiaan dan demokrasi), menghadirkan keadilan ekonomi, melestarikan kekayaan alam dan kearifan lokal, serta menjamin ketahanan pangan.
“Dalil utamanya, koperasi menyediakan fasilitas dan solusi bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses modal, teknologi, berinovasi, berbisnis berbasis nilai-nilai kebersamaan, keadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Koperasi menarik banyak orang karena koperasi beroperasi di semua sektor dari skala terkecil ultra-mikro, mikro, kecil, menengah, dan besar. Sistem koperasi tahan terhadap krisis karena kumpulan orang (bukan modal) yang dihidupi oleh semangat kesetaraan, kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama,” ujar Nurdin.
Nurdin mencontohkan, Indonesia bisa selamat dari krisis 1998 berkat usaha-usaha rakyat berskala UMKM dan koperasi. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang stabil di tengah terjangan pandemi Covid-19 dalam 1,5 tahun ini tak lepas dari daya tahan UMKM dan koperasi yang ditopang aneka program Pemerintah untuk usaha-usaha rakyat.
Berbagai keunggulan itulah yang membuat sistem koperasi banyak disukai warga dunia, termasuk Indonesia. Data Koperasi dunia hari ini: sekitar 1,5 miliar dari 7 miliar warga dunia adalah anggota koperasi. Data koperasi Indonesia: 28 juta orang Indonesia adalah anggota koperasi berbadan hukum.
Koperasi pun diakui PBB sebagai sistem sosial ekonomi yang bisa menekan dampak buruk dari kapitalisme Itu pula sebabnya, mengapa PBB melibatkan secara intensif gerakan koperasi dunia sebagai salah satu pilar dalam mewujutkan Sustainanble Development Goals (SDGs) 2015-2030.
“Karena itulah, para Bapak Bangsa memilih ‘Jalan Koperasi’ sebagai sistem yang paling cocok dan sesuai dengan jatidiri Bangsa Indonesia sehingga koperasi diletakkan dalam Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945. Bahwa perekonomian RI disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” tegas Nurdin.
Menurut Nurdin, keadilan eknomi dan ekologi yang bermuara pada kesejahteraan sosial hanya bisa terwujut di negeri yang sangat luas, terpencar di ribuan pulau, dan beragam latar sosio-kultural jika ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan’ yang disebut koperasi, bukan kapitalisme’.
“Jadi, Visi 2045 Koperasi Pilar Negara adalah paradigma baru yang dikembangkan oleh Dekopin dengan mengangkat arti penting dan posisi vital koperasi ke level strategis negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nurdin.
Nurdin Halid lantas mengutip pernyataan mantan Sekjen PBB Ban Kim Moon bahwa koperasi adalah satu-satunya lembaga sosial ekonomi yang mampu menekan dampak buruk kapitalisme. Sebab, melalui koperasi dapat dicapai kemajuan ekonomi dan tanggungjawab sosial secara bersamaan.
“Selama satu tahun Indonesia menjadi Presidensi G-20, Dekopin akan mengkampanyekan ‘Visi 2045 Koperasi Pilar Negara’ sebagai dasar dan desain besar sistem koperasi sebagai model baru pembangunan nasional yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Cita-citanya, koperasi menjadi pilar NKRI di saat Indonesia genap 100 tahun. Visi Dekopin ini sejalan dengan target Indonesia net zero karbon tahun 2050,” jelas Nurdin Halid.
Nurdin Halid meyakini, selama menjadi Presidensi G-20, Pemerintah tentu akan memperhitungkan semua strategi untuk pengurangan emisi, restorasi keanekaragaman hayati dan perubahan ekonomi struktural.
“Dan, Dekopin akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan koperasi dan ekosistemnya mendukung pengembangan koperasi sebagai bagian dari solusi masalah keadilan ekonomi dan ekologis serta kelestarian alam di negeri ini,” pungkas Nurdin Halid.
Penulis : Yosef Tor Tulis