Ferry Juliantono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Umum Induk Koperasi Pasar (Inkoppas), Ketua Dekopin Wilayah DKI Jakarta, dan Wakil Ketua Umum Dekopin. Foto: Istimewa
JAKARTA, dekopin.co – Kebijakan Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penularan Covid-19 benar-benar memukul pelaku usaha. Salah satunya pedagang pasar yang menjerit meminta keberpihakan Pemerintah.
Setelah pekan lalu mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini pedagang pasar berencana berkumpul merapatkan barisan melalui forum musyawarah nasional yang akan digelar pada 20 Agustus 2021 mendatang. Musyawarah akan digelar secara tatap muka maupun online.
Ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono menyebutkan, materi pembahasan dalam musyawarah nasional akan terfokus pada dua topik. Pertama, penguatan pasar dan pedagang pasar selama pandemi COVID-19.
“Jadi, sifatnya internal. Dalam hal ini, kita akan memperkuat proses, mempercepat digitalisasi, dan pengembangan unit usaha,” ujar Ferry Juliantono yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Ketua Dekopin Wilayah Jakarta, Senin (2/8/2021).
Topik kedua, lanjut Ferry, musyawarah akan membahas rekomendasi sikap pedagang pasar terhadap perhatian pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun bantuan. “Kami meminta supaya pasar tetap dibuka selama PPKM ini karena pedagang pasar sebenarnya sudah nggak tahan,” kata Ferry.
Rekomendasi ini terkait surat terbuka yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pekan lalu. “Mohon perkenan menyampaikan surat terbuka, bahwa kondisi pasar saat ini sedang sepi dan mengalami penurunan omzet sehingga pedagang mengalami kerugian dan berat memenuhi nafkah keluarga,” tulis APPSI dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono dan Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman, pada Senin, 26 Juli 2021.
Lima Rekomendasi
Ada lima permintaan dalam surat APPSI sebagai wadah organisasi pedagang pasar. Pertama, meminta Pemerintah agar pasar rakyat tetap buka dan petugas atau pengelola pasar wajib menjaga agar semua pengunjung dan pedagang taat memenuhi protokol kesehatan.
“Pengelola pasar mengatur arus pengunjung sehingga pedagang tetap dapat berjualan dengan memenuhi protokol kesehatan serta tidak terjadi kerumunan,” tulis APPSI.
Kedua, dalam menegakkan aturan PPKM, APPSI meminta agar petugas di lapangan tidak menggunakan cara represif dan tetap menggunakan pendekatan persuasif. “Karena pedagang yang berjualan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah-tengah situasi dan kondisi yang serba sulit saat ini,” demikian APPSI menjelaskan.
Ketiga, memberi instruksi melalui peraturan dan perundang-undangan kepada kepala daerah untuk membebaskan pedagang pasar dari kewajiban membayar iuran/retribusi sampai situasi dan kondisi pasar rakyat pulih.
Keempat, tidak menutup atau menyegel tempat usaha pedagang hanya karena tidak bisa membayar kewajiba. “Kami juga meminta tidak menutup atau menyegel tempat usaha pedagang yang sedang mengalami kesulitan membayar iuran atau retribusi dan angsuran,” tegas APPSI.
Selain itu, Ferry Juliantono yang juga Ketua Induk Koperasi Pasar meminta kepada Pemerintah agar kredit usaha rakyat (KUR) kepada pedagang pasar segera dikucurkan. “Berkaitan mengenai KUR kepada koperasi-koperasi pedagang pasar ataupun langsung kepada pedagang pasar langsung segera harus diturunkan,” pungkas Ferry.
Penulis: Yosef