Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berbincang saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang digelar secara hybrid di Istana Negara, Jakarta Rabu (25/8). Sumber foto: Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Presiden Jokowi: Kembangkan Koperasi dan BUMDes untuk Tingkatkan Nilai Tambah Petani dan Nelayan

Jakarta, dekopin.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, penyempurnaan skema penyaluran KUR, dan percepatan digitalisasi UMKM sektor pertanian dan perikanan untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Koperasi dan BUMDes harus dikembangkan untuk memperkuat sektor UMKM agar bertahan dan naik kelas. Semua itu akan mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang digelar secara hybrid di Istana Negara, Jakarta Rabu (25/8). Presiden mengingatkan bahwa daya beli masyarakat harus ditingkatkan untuk mendorong sisi permintaan sehingga dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

Dalam Rakornas yang mengambil tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”, Presiden juga meminta TPIP dan TPID untuk proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif.

Presiden menegaskan bahwa sektor pertanian dapat memiliki kontribusi yang semakin besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. “Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021, ekspor sektor pertanian mencapai Rp282 triliun atau USD1,95 miliar. (Naik) 14,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp247 triliun atau USD1,71 miliar,” demikian Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengatakan bahwa pengembangan di sektor pertanian harus dihadapi dengan serius, terutama mengembangkan komoditas bidang pertanian dan menyempurnakan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

“Kita harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam mengerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden Jokowi seperti dilansir www.presiden.go.id, Rabu (25/8/2021).

Karena itu, Presiden menginstruksikan jajarannya agar kelembagaan petani dan nelayan dalam model klaster perlu diperkuat dan akses pemasaran melalui kemitraan dengan industri perlu diperluas. Tujuannya, mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.

“Badan Usaha Milik Petani (BUMP), baik koperasi atau BUMDes juga perlu dikembangkan sehingga nilai tambah dari pascapanen ini terus bisa ditingkatkan,” tutur Presiden. “Membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas,” tambahnya.

Dalam hal pembiayaan, Presiden melanjutkan, pemerintah akan terus menyempurnakan skema penyaluran KUR, terutama KUR pertanian yang dianggarkan sebesar Rp 70 triliun pada tahun 2021 dari total KUR keseluruhan sebesar Rp 253 triliun.

“KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan RMU (rice milling unit) sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani,” ucap Presiden.

Hilirisasi Porang

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal penting kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.

Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

Presiden meminta kepada TPIP dan TPID untuk terus menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga barang, utamanya barang kebutuhan pokok. Menurutnya, dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga barang menjadi hal yang penting.

“Oleh sebab itu, kalau ada hambatan, segera selesaikan hambatan-hambatan itu di lapangan. Perlu kita lebih banyak kerja di lapangan, baik itu kendala di produksi, maupun kendala di distribusi. Tiap kota harus cek, lihat lapangan, bagaimana, apakah ada kendala produksi, apakah ada kendala distribusi,” ujar Presiden.

Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif.

Kepala Negara menyebutkan bahwa masih banyak potensi komoditas ekspor produk holtikultura yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan nilai tambah bagi para petani, seperti porang, sarang burung walet, dan edamame.

“Saya melihat di lapangan, seperti yang tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya gerak, ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar. Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan lainnya” ucap Kepala Negara.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

Di samping itu, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pendampingan bagi petani dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani.

“Saya minta juga kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani. Manfaatkan teknologi termasuk platform digital untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” tandas Presiden.

Selain itu, Presiden ingin momentum pandemi dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di tengah pandemi Covid-19.

“Saya yakin insyaallah di kuartal ketiga sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi karena potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor ke luar,” imbuh Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP memandu dialog antara Presiden dengan Kepala Daerah. Sesi dialog ini berlangsung baik dan interaktif. Sesuai arahan Presiden, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pandemi Covid-19 menjadi kesempatan untuk mendorong UMKM dan daerah surplus pangan masuk ke platform digital, untuk memperluas pemasaran produknya baik di daerah, nasional maupun global.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Presiden, TPID telah diarahkan untuk turut melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara realtime, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal, sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

“Momentum Rakornas ini dapat menjadi suatu harmoni pengendalian inflasi nasional. Kami optimis dengan penguatan sinergi dan koordinasi TPIP-TPID bersama seluruh stakeholders, inflasi yang rendah dan stabil yang telah kita wujudkan dalam beberapa tahun terakhir dapat terus terjaga dalam jangka panjang,” tutup Menko Airlangga seperti dikutip dari website Kemenko Perekonomian, www.ekon.go.id, Rabu (25/8/2021).

Dalam acara ini juga diumumkan peraih penghargaan TPID Award sebanyak 15 daerah. Penghargaan ini diberikan atas kinerja dan upaya TPID dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2020. Daftar Pemenang TPID Award 2021 ditetapkan berdasarkan Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 152 Tahun 2021.

TPID Berkinerja Terbaik Provinsi

  1. Kawasan Sumatera: Provinsi Sumatera Utara
  2. Kawasan Jawa-Bali: Provinsi DI Yogyakarta
  3. Kawasan Sulawesi: Provinsi Gorontalo
  4. Kawasan Kalimantan: Provinsi Kalimantan Barat
  5. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Provinsi Papua

TPID Berkinerja Terbaik Kabupaten/Kota

  1. Kawasan Sumatera: Kota Pekanbaru
  2. Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Banyuwangi
  3. Kawasan Sulawesi: Kota Gorontalo
  4. Kawasan Kalimantan: Kota Samarinda
  5. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kota Jayapura

TPID Berprestasi Kabupaten/Kota

  1. Kawasan Sumatera: Kabupaten Tanah Datar
  2. Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Blitar
  3. Kawasan Sulawesi: Kabupaten Bone Bolango
  4. Kawasan Kalimantan: Kabupaten Kutai Barat
  5. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam Rakornas tersebut, turut hadir secara fisik maupun virtual antara lain Gubernur Bank Indonesia, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju, Ketua OJK, dan perwakilan pejabat Eselon I dari Kementerian/Lembaga, serta diikuti Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

(Yosef Tor Tulis, diolah dari berbagai sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *